Subang — ruangargumen.com | Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Subang, Hafil Gaputra Sanjaya, bersama rekannya sesama anggota DPRD dari Fraksi NasDem, Dafin Faturahman, turun langsung menemui para pedagang yang terdampak penertiban di kawasan Ciater, Subang.

Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi para pedagang yang kini sebagian terpaksa tinggal di tenda darurat karena tidak memiliki tempat tinggal lain setelah lapak mereka dibongkar.

Baca Lainnya :

• KKNM Unsub 2025: Kelompok 13 Paparkan Program Inovatif di Lokakarya I Desa Cidadap0
• Kang Bayu Gelar Reses III DI Subang, Sampaikan Saran Agar Warga Tergusur Tak Kehilangan Harapan0
• Bapenda Subang Enggan Bicara, Dugaan Ketidakwajaran Pajak Mencuat0
• GPI Subang Pertanyakan Pajak Sate Si Bungsu, Layangkan Surat Resmi ke Bapenda0
• Kades Cipeundeuy dan BUMDes Maju Terus Resmikan Wisata Air Kolam Renang Kahuripan0

“Kami dari Fraksi NasDem memohon maaf kepada para pedagang. Mereka merasa tidak pernah diajak berdiskusi terkait penertiban ini. Kami hadir di sini untuk mendengar langsung keluhan mereka,” ujar Hafil saat berdialog dengan para pedagang, Rabu (13/08/2025).

Menurut Hafil, penertiban yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di kawasan wisata Ciater seharusnya diiringi dengan perencanaan matang, termasuk penyiapan lokasi relokasi sebelum pembongkaran.

“Relokasi harus segera dilakukan. Jangan sampai pedagang kehilangan mata pencaharian hanya karena tempatnya dibongkar tanpa solusi,” tegasnya.

Ia juga mengkritisi kebijakan yang dinilai tidak merata. Menurutnya, masih banyak objek wisata besar di sekitar Ciater, seperti Castelo dan Astro, yang tidak tersentuh oleh kebijakan penertiban tersebut.

“Kenapa hanya pedagang kecil yang jadi korban? Sementara objek wisata besar yang jelas-jelas juga beroperasi di kawasan ini tidak tersentuh kebijakan pak gubernur,” sindir Hafil.

Dafin Faturahman menambahkan, pihaknya akan menyuarakan persoalan ini ke tingkat provinsi agar penanganan dampak penertiban dilakukan dengan adil dan manusiawi.

“Kami akan dorong agar pemerintah provinsi segera menyiapkan lokasi relokasi yang layak, agar para pedagang bisa kembali berjualan dan menghidupi keluarganya,” katanya.

Seperti diketahui, penertiban di kawasan Ciater dilakukan dengan alasan penataan kawasan wisata. Namun, kebijakan ini menuai protes dari pedagang yang merasa tidak pernah diajak bermusyawarah dan kini kehilangan tempat usaha.