ruangargumen.com | BANDUNG – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Bayu Satya Prawira, S.H. bersama jajaran Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota Komisi II secara resmi menerima audiensi masyarakat yang tergabung dalam Forum MPHP Pantura Subang. Pertemuan ini membahas penolakan warga terhadap dominasi korporasi dalam program Revitalisasi Nila Salin di kawasan Pantai Utara, Bandung 11/05/2026.

Program revitalisasi tambak kurang produktif seluas 78.000 hektare di kawasan Pantura Jawa tersebut digagas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai tahun ini. Di Jawa Barat sendiri, skala lahan mencapai ±20.413 hektare yang meliputi wilayah Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu. Namun, warga menilai program ini berpotensi meminggirkan peran masyarakat lokal.

Dalam audiensi tersebut, perwakilan Forum MPHP Pantura Subang menyampaikan kekhawatiran mereka terkait keterlibatan PT Agrinas Jaladri Nusantara sebagai operator utama *on-farm* dan 15 pelaku industri swasta di sektor pengolahan.

"Program revitalisasi tambak nila salin di Pantura Subang yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama PT Agrinas Jaladri Nusantara dan mitra usaha swasta berorientasi pada industrialisasi skala besar dan ekspor," tegas perwakilan Forum MPHP dalam paparannya di hadapan Komisi II DPRD Jabar.

Masyarakat menilai pendekatan ini tidak membawa keadilan bagi warga sekitar yang menggantungkan hidup dari tambak.

"Model ini menempatkan korporasi sebagai aktor utama, sementara masyarakat lokal hanya diposisikan sebagai tenaga kerja," tambah perwakilan Forum MPHP.

Forum MPHP juga memperingatkan adanya ancaman dampak yang meluas jika program ini dipaksakan. Dari sisi sosial-ekonomi, program ini dapat memicu marginalisasi petambak, hilangnya akses lahan, dan ketidakadilan distribusi keuntungan. Sementara dari sisi ekologi, terdapat risiko degradasi mangrove, hilangnya fungsi hutan desa, dan ancaman terhadap keberlanjutan pesisir.

"Oleh karena itu, diperlukan sikap tegas DPRD Jawa Barat untuk mengawal aspirasi masyarakat," tutup perwakilan warga.

Magister Hukum Kesehatan UNINUS MMRS Universitas Gajayana RPL MKM Universitas MH Thamrin MMRS Universitas Sangga Buana ARS University