ruang argumen.com. JAKARTA – Pemerintah Indonesia akan memberlakukan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam satu pekan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan karyawan swasta setelah momentum Lebaran 2026. Ini sebagai upaya menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah tekanan global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa skema WFH ini diperkirakan akan memberikan penghematan signifikan sekitar seperlima dari penggunaan BBM yang biasa dikeluarkan.

“Ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin, penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan,” katanya usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (20/3).

Lebih lanjut, Airlangga menegaskan bahwa kebijakan ini berlaku wajib bagi ASN dan bersifat imbauan bagi pekerja sektor swasta. Namun, kebijakan tersebut tidak berlaku untuk sektor pelayanan publik yang harus tetap berjalan normal. “ASN maupun himbauan untuk swasta. Tetapi yang tidak, bukan pelayanan publik ya,” jelasnya.

Koordinasi dengan Kementerian Terkait dan Penyesuaian Teknis

Pengaturan teknis kebijakan ini akan melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri. Airlangga menambahkan bahwa durasi pelaksanaan WFH hanya akan berlangsung satu hari dalam satu pekan.

“(Akan bahas lebih lanjut dengan) Kemenaker dan Kemendagri. Satu hari saja,” bebernya saat ditemui usai salat Id di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Sabtu (21/3).

Meski rencana implementasi kebijakan ini ditargetkan mulai berjalan setelah Hari Raya Idul Fitri 2026, pemerintah tetap akan memantau perkembangan situasi global, termasuk harga minyak dan kondisi perang, sebelum menetapkan waktu pelaksanaan secara pasti.

Magister Hukum Kesehatan UNINUS MMRS Universitas Gajayana RPL MKM Universitas MH Thamrin MMRS Universitas Sangga Buana ARS University