SUMEDANG – ruangargumen.com | (09/02/2026) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat dari Daerah Pemilihan (Dapil) 11, Bayu Satya Prawira, S.H., menyoroti dua isu krusial yang tengah dihadapi masyarakat Desa Jatimulya, Kecamatan Sumedang Utara. Dalam kunjungan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa baru-baru ini, Bayu menemukan adanya masalah serius terkait mandeknya Dana Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Posyandu dan kompleksitas pengelolaan sampah yang membutuhkan intervensi cepat pemerintah daerah.

​Kekosongan PMT Ancam Penanganan Stunting

​Temuan pertama yang menjadi sorotan utama adalah terhentinya distribusi PMT di sejumlah Posyandu sejak awal Januari 2026. Bayu mengungkapkan, berdasarkan laporan dari kader dan masyarakat, kondisi ini memicu kekhawatiran akan terganggunya layanan gizi bagi balita.

​"Isu yang berkembang di lapangan menyebutkan program PMT akan diganti dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, hingga saat ini belum ada realisasi pengganti yang jelas, sementara kebutuhan gizi balita tidak bisa ditunda," tegas Bayu.

​Ia menekankan bahwa ketidakjelasan kebijakan ini berdampak langsung pada upaya penanganan stunting di wilayah tersebut. Bayu mendesak pemerintah untuk segera memberikan kepastian regulasi agar tidak terjadi kekosongan program (vacuum of power) dalam pelayanan kesehatan dasar.

​"Penanganan harus tetap berjalan. Jangan sampai ketidakjelasan transisi program justru merugikan masyarakat, khususnya balita yang membutuhkan asupan gizi tambahan," tambahnya.

​Darurat Sampah di Kawasan Padat Penduduk

​Selain isu kesehatan, Bayu juga menyoroti kebingungan pemerintah desa dan warga terkait pengelolaan sampah. Keterbatasan akses ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan sistem pengangkutan yang belum optimal menjadi kendala utama. Masalah ini semakin pelik mengingat kondisi demografis Desa Jatimulya yang memiliki pemukiman padat dengan struktur rumah berhimpitan (pintu bertemu pintu), sehingga menyulitkan pemilahan sampah dari sumber.

​"Kondisi sosial masyarakat yang beragam ditambah lahan yang sempit menjadi tantangan tersendiri untuk pemilahan sampah mandiri. Desa mengalami kebingungan karena akses buang yang terbatas," ujar Bayu.

​Melalui fungsi pengawasannya, Bayu mendorong pemerintah daerah untuk tidak sekadar memberikan imbauan, melainkan turun tangan dengan solusi konkret. Ia mengusulkan beberapa langkah strategis, mulai dari penambahan armada dan titik TPS, penyediaan bank sampah, hingga penerapan kebijakan pengelolaan sampah terpadu berbasis kawasan.

​"Kami mendorong langkah cepat, terukur, dan berkelanjutan. Jangan sampai masalah pelayanan dasar ini, baik kesehatan maupun lingkungan, berlarut-larut dan menimbulkan dampak sosial yang lebih luas di tengah masyarakat," pungkasnya.