Opini : Ahmad Baedhowie

(Ketua Pospera Kabupaten Subang)

ruangargumen.com | SUBANG – Perayaan Hari Jadi (Milangkala) ke-78 Kabupaten Subang kembali diwarnai dengan berbagai agenda seremonial yang meriah. Panggung-panggung perayaan didirikan dan euforia ditampilkan sebagai representasi kemajuan daerah. Namun, di balik gemerlap tersebut, muncul pertanyaan mendasar dari publik: apakah kemeriahan ini benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat Subang hari ini?

Bagi masyarakat arus bawah, peringatan Milangkala dinilai seharusnya menjadi ruang refleksi, bukan sekadar selebrasi. Peringatan hari jadi merupakan momentum ideal untuk mengukur capaian pembangunan, mengakui kekurangan, dan memperbaiki arah kebijakan daerah.

Ancaman Pemborosan vs Kebutuhan Dasar

Sorotan utama publik tertuju pada kecenderungan menjadikan hari jadi sebagai panggung seremoni tanpa evaluasi yang mendalam. Terdapat kekhawatiran nyata mengenai potensi pemborosan anggaran untuk kegiatan seremonial, di saat berbagai persoalan mendasar rakyat masih membutuhkan penanganan serius dan mendesak.

Beberapa realita lapangan yang dinilai masih kontradiktif dengan semangat kemajuan daerah antara lain:

• Ketimpangan Infrastruktur: Pembangunan dan perbaikan fasilitas umum di sejumlah wilayah pelosok dinilai masih tertinggal.

• Kualitas Pelayanan Publik: Kehadiran pemerintah melalui pelayanan publik dinilai belum sepenuhnya optimal dalam memberikan solusi bagi warga.

• Krisis Lingkungan: Kerusakan alam terus berlangsung tanpa penanganan tegas. Maraknya praktik pertambangan liar dan alih fungsi hutan menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan hidup masyarakat setempat.

• Kesejahteraan Ekonomi: Angka pengangguran dan kemiskinan masih menjadi persoalan riil yang dirasakan langsung oleh masyarakat arus bawah.

Di titik ini, publik menilai bahwa jargon pembangunan “Subang Ngabret” yang kerap digaungkan pemerintah daerah masih berhadapan dengan realita yang belum sepenuhnya sejalan.

Menuntut Empati dan Langkah Konkret

Publik pada dasarnya tidak menolak perayaan. Peringatan hari jadi diakui sebagai bagian dari identitas kolektif dan ekspresi kebersamaan warga Subang. Namun, ketika perayaan digelar secara berlebihan dan tidak berpijak pada kondisi riil ekonomi serta sosial masyarakat, hal tersebut berpotensi kehilangan empati dan justru menjadi simbol jarak antara penguasa dan rakyatnya.

Melalui momentum ke-78 ini, Pemerintah Kabupaten Subang didorong untuk memiliki keberanian—berani jujur melihat kekurangan, mengakui kegagalan, dan mengevaluasi arah kebijakan. Pemerintah juga dituntut untuk lebih terbuka dan tidak defensif terhadap kritik yang lahir dari suara rakyat.

Ke depan, peringatan Milangkala diharapkan tidak lagi hanya sekadar rutinitas tahunan, melainkan titik tolak bagi langkah konkret, seperti:

1. Efisiensi anggaran dan realokasi untuk program padat karya.

2. Prioritas pembangunan pada sektor kebutuhan dasar rakyat.

3. Penegakan hukum yang tegas terhadap para perusak lingkungan.

4. Pembangunan ekonomi yang mengedepankan prinsip inklusivitas.

Pada akhirnya, pesannya cukup jelas: Subang tidak sekadar membutuhkan panggung yang megah, melainkan kebijakan yang berpihak. Rakyat tidak menuntut perayaan yang meriah, melainkan keadilan dan kesejahteraan yang nyata.

Magister Hukum Kesehatan UNINUS MMRS Universitas Gajayana RPL MKM Universitas MH Thamrin MMRS Universitas Sangga Buana ARS University