Subang – hakbicara.com – Dalam sesi wawancara eksklusif dengan perwakilan asosiasi jasa konstruksi di Kabupaten Subang (29/04). Dalam pernyataannya, mereka menyoroti belum adanya koordinasi maupun kejelasan mekanisme dari pemerintah daerah terkait pelaksanaan pembangunan fisik tahun anggaran 2025.

Menurut perwakilan asosiasi, terdapat 18 asosiasi jasa kontruksi yang legal namun hingga saat ini belum ada undangan resmi dari pihak pemerintah daerah untuk membahas keterlibatan pelaku jasa konstruksi lokal dalam proyek-proyek pembangunan yang akan datang. Hal ini dinilai sangat disayangkan, mengingat terdapat pergeseran anggaran hibah 2025 yang signifikan ke sektor fisik dan infrastruktur, yang akan memicu lonjakan volume pekerjaan konstruksi.

"Dengan anggaran hibah yang dialihkan ke pembangunan fisik, kita bisa prediksi pekerjaan tahun ini akan luar biasa padat. Tapi sampai sekarang, belum ada pertemuan formal dari Pemkab untuk membahas peran asosiasi lokal." ujar Diaz salah satu pengurus asosiasi jasa konstruksi kepada hakbicara.com.

Di sisi lain, pihak asosiasi juga mengakui bahwa mereka belum melakukan komunikasi formal kepada Pemkab. Hal ini diakui sebagai kekurangan bersama yang harus segera ditindaklanjuti guna mendorong komunikasi dua arah yang lebih baik.

Meskipun begitu, asosiasi menegaskan bahwa mereka tetap mendukung langkah Bupati Subang, terutama dalam hal percepatan pembangunan dan pemerataan ekonomi daerah. Salah satu proyek strategis yang didukung penuh adalah pembangunan Jalan Lencir, yang dianggap sangat vital untuk membuka akses dan mempercepat pertumbuhan wilayah.

“Kami selalu mendukung langkah Bupati, khususnya jika untuk kepentingan rakyat, seperti pembangunan Jalan Lencir. Tapi kami juga ingin sistem yang bersih dan pelaku lokal benar-benar diberi ruang,” ungkap Dias

Lebih lanjut, asosiasi menyampaikan harapan agar ke depan dilibatkan secara aktif dan bersinergi dengan pemerintah dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik di kabupaten subang. Mereka menilai pelibatan pelaku lokal yang profesional akan membantu memastikan kualitas pekerjaan dan efisiensi penggunaan anggaran.