BOGOR – ruangargumen.com | Kunjungan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi—atau yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM)—ke kawasan Puncak baru-baru ini membuka kotak pandora terkait pengelolaan fasilitas publik di wilayah tersebut. Salah satu sorotan paling tajam kini tertuju pada Masjid At-Ta’awun, ikon wisata religi yang terletak di Jl. Raya Puncak–Gadog No.90, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.

​Kehadiran orang nomor satu di Jawa Barat tersebut memicu atensi publik yang lebih luas terhadap kontradiksi yang mencolok: besarnya estimasi pendapatan parkir kawasan masjid yang tidak sejalan dengan kondisi fisik dan kebersihan lingkungan yang dinilai kian kumuh.

​Investigasi Pendapatan: Angka yang Fantastis

​Berdasarkan investigasi mendalam yang dilakukan tim media di lapangan, perputaran uang di kawasan Masjid At-Ta’awun, khususnya dari sektor retribusi parkir, disinyalir memiliki nilai yang sangat besar.

​Sistem pengelolaan parkir diketahui beroperasi penuh selama 24 jam dengan pembagian tiga shift kerja. Estimasi pemasukan rata-rata tercatat mencapai Rp900.000 per shift. Jika dikalkulasikan:

• ​Pemasukan Harian: Rp900.000 x 3 shift = Rp2.700.000 per hari.

• ​Potensi Bulanan: Angka ini berpotensi menembus puluhan juta rupiah setiap bulannya.

​Sumber terpercaya menyebutkan, setoran bulanan yang masuk dari pengelola parkir saja diduga mencapai angka Rp30.000.000 per bulan. Angka fantastis ini belum termasuk variabel pemasukan lain seperti kotak amal (kencleng) dan kontribusi dari para pelaku usaha yang memadati area sekitar masjid.

​Kontras dengan Realita Lapangan

​Besarnya potensi pendapatan tersebut memunculkan tanda tanya besar ketika disandingkan dengan kondisi fisik di lapangan yang ditemukan tim media. Alih-alih menyajikan wajah "Jawa Barat Istimewa" seperti yang sering digaungkan Gubernur Dedi Mulyadi, kondisi masjid justru memprihatinkan.

​Area taman yang seharusnya asri terlihat kurang tertata dan terkesan kumuh. Sampah terlihat menumpuk di beberapa titik, menimbulkan bau tidak sedap yang mengganggu kenyamanan jamaah. Kerusakan juga terlihat pada infrastruktur bangunan; plafon di beberapa bagian tampak jebol dan cat dinding terlihat usang memudar, mencerminkan minimnya perawatan berkala.

​"Sangat disayangkan, apalagi ini jalur wisata utama dan baru saja dikunjungi Pak Gubernur Kang Dedi. Seharusnya pengelolanya malu kalau kondisinya kotor dan rusak begini padahal uang parkirnya besar," ujar salah seorang jamaah yang enggan disebutkan namanya.

​Pertanyakan Alokasi Dana Umat

​Kritik publik kian meruncing terkait transparansi penggunaan dana. Alasan klasik bahwa pendapatan parkir habis digunakan untuk operasional gaji pengurus DKM dinilai tidak lagi relevan.

​Berdasarkan informasi yang dihimpun, gaji pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) sejatinya telah mendapatkan alokasi dari Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Artinya, beban operasional gaji tidak sepenuhnya membebani kas masjid. Hal ini memicu pertanyaan krusial: Ke mana larinya dana parkir Rp30 juta per bulan dan dana umat lainnya jika tidak kembali dalam bentuk perawatan fasilitas?

​Desakan Evaluasi Menyeluruh

​Masyarakat kini mendesak agar momentum kunjungan Kang Dedi Mulyadi tidak berlalu begitu saja, melainkan menjadi titik tolak evaluasi total. Publik menuntut transparansi dari pihak DKM maupun pengelola parkir yang hingga berita ini diturunkan belum memberikan keterangan resmi.

​Warga berharap ada tindakan tegas untuk membenahi manajemen keuangan dan kebersihan, agar Masjid At-Ta’awun dapat kembali menjadi pusat ibadah yang bersih, nyaman, dan representatif, sejalan dengan visi Gubernur untuk memuliakan tempat ibadah di Jawa Barat.