SUBANG, 3 Februari 2026 –ruangargumen.com | Intensitas hujan tinggi yang mengguyur sejak akhir 2025 hingga awal 2026 telah memicu rentetan bencana hidrometeorologi di Kabupaten Subang. Mulai dari banjir bandang, banjir rob, pohon tumbang, hingga tanah longsor melanda berbagai titik. Namun, sorotan paling tajam tertuju pada banjir tahunan yang kembali melumpuhkan wilayah Subang Utara (Pantura).

​Kelompok masyarakat sipil dan pegiat lingkungan yang tergabung dalam Reksa Buana Parahiyangan menilai bencana ini bukan sekadar faktor alam, melainkan bukti kegagalan struktural dalam mitigasi bencana oleh pemerintah.

​Evaluasi Keras untuk Muspida

Gigin Fajar Sujalaga, Alumnus Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) STKIP Subang, menyoroti respons lambat dari pemangku kebijakan. Ia menilai pola penanganan bencana di Subang tidak pernah beranjak dari cara-cara lama yang reaktif.

​"Bencana tahunan di wilayah utara ini sangat menyita perhatian, namun respons Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) sangat mengecewakan. Evaluasi kami jelas: penanganan tanggap bencana yang dilakukan sangat kurang maksimal. Pemerintah gagap menghadapi rutinitas alam yang seharusnya sudah bisa diprediksi," ujar Gigin.

​Dugaan Kegagalan Rencana Kerja & Data Teknis

Sorotan lebih teknis disampaikan oleh Wahyu Gilang Karisman, Divisi Teknis Bidang Sumber Daya Air (SDA) Reksa Buana Parahiyangan. Menurutnya, terulangnya banjir parah minggu ini adalah bukti telanjang kegagalan koordinasi antara Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum dan Pemerintah Kabupaten Subang di setiap periodisasi pemerintahan.

​"Kami menduga kuat tidak ada rencana kerja yang terintegrasi antara Pemkab Subang dengan BBWS Citarum. Buktinya ada di lapangan: tidak adanya kegiatan normalisasi maupun modernisasi yang signifikan di Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis, yakni DAS Cipunagara, DAS Ciasem, dan DAS Cigadung," tegas Gilang.

​Pria yang akrab disapa Gigin ini menekankan bahwa pihaknya akan segera bergerak melakukan audiensi mendesak Kepala Unit Pengelola Bendungan Sadawarna.

​"Kami yakin Unit Pengelola Bendungan Sadawarna memegang data teknis. Mereka pasti tahu hitungan laju sedimentasi per tahun dan kapan terakhir kali sungai dinormalisasi. Jika data ini dibuka, akan terlihat siapa yang lalai," tambahnya.

​Tentang Reksa Buana Parahiyangan:

Organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada advokasi lingkungan hidup, konservasi sumber daya alam, dan pengawalan kebijakan tata ruang di wilayah Jawa Barat.