SUBANG - ruangargumen.com | 6 Februari 2026 Raksa Buana Parahiyangan menggelar audiensi konstruktif dengan Unit Pengelola Bendungan (UPB) Sadawarna pada Jumat (6/2). Pertemuan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait penanganan banjir yang melanda wilayah Pantura Subang di awal tahun 2026.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk mengedepankan kolaborasi teknis dan tidak saling menyalahkan. Diskusi berfokus pada evaluasi data hidrologi dan pencarian solusi inteqratif dari hulu hingga hilir.

Apresiasi UPB Sadawarna

Bambang, perwakilan dari UPB Sadawarna, menyambut baik inisiatif dan kepedulian Reksa Buana Parahiyangan terhadap isu lingkungan di Subang. la menegaskan bahwa operasional Bendungan Sadawarna selama periode cuaca ekstrem ini telah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat demi menjaga keamanan bendungan dan meminimalisir dampak di hilir.

"Kami sangat mengapresiasi Reksa Buana Parahiyangan yang kritis dan peduli. Masukan dari teman-teman menjadi catatan penting bagi kami. Prinsipnya, Sadawarna telah beroperasi sesuai SOP, namun kami menyadari penanganan banjir ini membutuhkan sinergitas semua pihak, tidak bisa berdiri sendiri," ujar Bambang usai audiensi.

Fokus pada Solusi Hilir & Otoritas PJT

Sekretaris Umum Reksa Buana Parahiyangan, Wahyu Gilang Karisman, yang membidangi teknis operasional, membenarkan bahwa berdasarkan paparan data teknis, Bendungan Sadawarna telah menjalankan fungsinya sesuai protokol. Namun, ia menekankan bahwa pengendalian banjir adalah sistem yang kompleks yang melibatkan banyak infrastruktur lain di hilir.

"Dari sisi teknis operasional bendungan (Sadawarna), kami melihat sudah on track sesuai SOP. Namun faktanya air masih menggenang di Pantura. Analisis kami mengarah pada perlunya koordinasi lebih lanjut terkait Bendung Salamdarma dan Bendung Gadung," jelas Gilang.

Merujuk pada data teknis, aliran air dari Sadawarna akan diteruskan ke Bendung Salamdarma sebelum dibagi ke saluran irigasi. Oleh karena itu, Gilang menegaskan langkah selanjutnya adalah mengejar otoritas yang berwenang atas infrastruktur tersebut.

"Langkah konkret selanjutnya, kami akan melakukan audiensi dengan Perum Jasa Tirta (PJT) Il yang memiliki otoritas atas operasional Bendung Gadung dan Salamdarma. Sinkronisasi hulu (Sadawarna) dan hilir (Salamdarma), (Gadung), ini yang ingin kami pastikan berjalan sempurna," tambah Gilang.

Dampak Sosial & Pengawalan Politik

Sementara itu, Ketua Reksa Buana Parahiyangan, Gigin Fajar Sujalaga, menyoroti sisi dampak sosial yang masih dirasakan warga. Mengutip data BPBD terkini, banjir masih berdampak pada 31.270 jiwa dan merendam ribuan rumah serta lahan sawah.

"Meskipun secara teknis bendungan sudah sesuai SOP, namun dampak sosial di lapangan nyata adanya. Ribuan warga terdampak dan sawah terancam puso. Ini menjadi alasan kuat bagi kami untuk tidak berhenti di sini," tegas Gigin.

Gigin memastikan, setelah berkoordinasi dengan PJT, Reksa Buana Parahiyangan akan membawa seluruh temuan data dan aspirasi ini ke tingkat legislatif, yakni melalui audiensi dengan DPRD Provinsi Jawa Barat.

"Harapan kami satu: Subang Bebas Banjir. Kami akan minta DPRD Jabar untuk memfasilitasi normalisasi sungai dan perbaikan infrastruktur hilir secara menyeluruh. Sinergi antara Sadawarna, PJT, dan Pemerintah Daerah adalah kunci," tutup Gigin.