​BANDUNG - ruangargumen.com | Di balik kematian dua anak harimau di Bandung Zoo akibat virus mematikan, terdapat akar permasalahan sistemik yang menjadi sorotan tajam. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Bayu Satya Prawira, menilai berlarut-larutnya konflik sengketa lahan di kebun binatang tersebut turut mengorbankan kesejahteraan satwa di dalamnya.

​Bayu mengkritik keras adanya kekosongan regulasi pemerintah, khususnya kelemahan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Menurutnya, regulasi saat ini belum menyentuh "area abu-abu" ketika satwa milik negara terkurung di atas lahan yang sedang digugat secara perdata.

​"Kita sering melihat sengketa lahan yang berjalan sangat alot dan memakan waktu bertahun-tahun di pengadilan. Pertanyaan mendasarnya, selama status hukum tanah tersebut belum inkracht (berkekuatan hukum tetap), siapa yang secara hukum wajib merawat dan menjamin biosecurity fauna di dalamnya?" kata Bayu, Sabtu (28/3/2026).

​Ia memaparkan bahwa ketika sengketa terjadi, pihak-pihak yang berkonflik kerap saling lepas tangan terkait biaya operasional, pakan, hingga medis satwa, karena hanya fokus pada perebutan aset tanah. Akibatnya, satwa rentan telantar dan mati kelaparan atau terserang penyakit.

​"Tidak bisa hanya mengandalkan status 'milik negara' lalu membiarkan satwa menjadi korban di tengah konflik perdata manusia. Flora dan fauna bernyawa tidak bisa disamakan dengan aset mati seperti bangunan yang bisa sekadar disegel selama masa sengketa," tegas Bayu.

​Lebih lanjut, ia mendesak pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk segera membuat Standard Operating Procedure (SOP) darurat atau regulasi turunan. Aturan ini harus memungkinkan pemerintah menunjuk caretaker (pengelola sementara) yang independen untuk mengambil alih perawatan satwa selama sengketa perdata berlangsung.

Magister Hukum Kesehatan UNINUS MMRS Universitas Gajayana RPL MKM Universitas MH Thamrin MMRS Universitas Sangga Buana ARS University