ruangargumen.com | SUBANG, Kelompok masyarakat sipil yang terdiri dari 15 perwakilan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Organisasi Kepemudaan (OKP) di Kabupaten Subang menggelar forum diskusi publik bertajuk "Gunem Subang", Kamis (9/4/2026). Dibuka dengan tradisi budaya ruwatan, forum ini merumuskan sejumlah evaluasi dan catatan strategis terhadap jalannya roda pemerintahan daerah, mencakup sektor kesehatan, infrastruktur, hingga penyelesaian konflik agraria.

Inisiator Gunem Subang, Asep Iwan atau yang akrab disapa Anum, menegaskan bahwa forum ini didesain sebagai wadah penyampaian aspirasi yang berbasis pada data, pengalaman empiris, dan studi kasus yang tengah berkembang di masyarakat.

"Penyampaiannya memang santai, namun substansinya ditujukan untuk memberikan dampak positif bagi kemajuan Kabupaten Subang. Kami tidak menyerang pemerintah secara kelembagaan apalagi personal. Kami hanya menyoroti beberapa sektor krusial yang membutuhkan atensi khusus dari pihak legislatif dan yudikatif," ujar Asep Iwan di sela-sela kegiatan.

Dalam diskusi tersebut, sejumlah isu fundamental dibedah secara komprehensif oleh para peserta:

• Pembenahan Sektor Kesehatan: Arul, salah satu peserta diskusi, mendesak Pemerintah Kabupaten Subang untuk segera merealisasikan Universal Health Coverage (UHC). Ia juga menekankan perlunya reformasi birokrasi pelayanan bagi pasien dari keluarga tidak mampu, serta verifikasi ulang data penerima BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) agar subsidi negara tepat sasaran.
• Krisis Lingkungan dan Infrastruktur: Persoalan ekologi menjadi sorotan tajam Edrian Morisson yang menuntut pengadaan fasilitas pemusnah sampah dengan teknologi memadai di setiap tingkat kecamatan. Sejalan dengan itu, Kinoy mengkritik pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan yang dinilai masih kerap mengabaikan program-program pelestarian lingkungan.
• Konflik Agraria dan Hak Warga: Nani membawa isu sensitif terkait urgensi penertiban lahan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) guna mencegah potensi konflik agraria yang berkepanjangan dengan warga. Sementara itu, Yadi mengkritisi lambannya proses serah terima Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum) dari pihak pengembang perumahan kepada pemerintah daerah, yang dinilai merugikan masyarakat luas.
• Pelestarian Sejarah dan Akselerasi Ekonomi: Dari aspek identitas daerah, Ki Dimas mendorong pemerintah untuk mengkaji secara mendalam sejarah Hari Jadi Kabupaten Subang dan menetapkan Monumen Pancasila di kawasan Bulan Sari sebagai cagar budaya atau situs sejarah resmi. Di sisi lain, Ade Sahid menggagas perlunya pembentukan tim independen guna mengakselerasi pembangunan daerah melalui skema pendanaan alternatif di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Non-APBD).

Merespons deretan catatan kritis tersebut, Hendra Purnawan mengapresiasi diskursus yang dibangun oleh kelompok masyarakat sipil ini dan berjanji akan membawa hasil diskusi ke ranah kebijakan yang lebih formal.

"Ke depan, kami akan mengundang rekan-rekan Gunem Subang secara khusus untuk duduk bersama dan berdiskusi langsung dengan instansi maupun pihak-pihak terkait, sehubungan dengan penyelesaian isu dan realisasi harapan yang telah disampaikan hari ini," pungkas Hendra.

Melalui pendekatan kultural dan dialogis, Gunem Subang diharapkan mampu menjadi instrumen penyeimbang sekaligus mitra kritis pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang pro-rakyat.

Magister Hukum Kesehatan UNINUS MMRS Universitas Gajayana RPL MKM Universitas MH Thamrin MMRS Universitas Sangga Buana ARS University