SUBANG – ruangargumen.com | Perhelatan akbar tahunan Ruat Laut yang diinisiasi oleh KUD Mina Fajar Sidik di Pantura Subang berlangsung meriah dan khidmat. Di antara para tokoh yang hadir, terdapat H. Adik, anggota DPRD dari salah satu legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) wilayah Pantura, yang kehadirannya menjadi perhatian.

​Dalam kesempatan tersebut, H. Adik memberikan komentar yang menyoroti ketidakhadiran Bupati dan Gubernur dalam acara yang sejatinya merupakan agenda budaya penting bagi masyarakat nelayan.

​Tradisi Syukur Diapresiasi, Solidaritas Nelayan Kian Erat

​Tradisi Ruat Laut, sebagai wujud rasa syukur atas hasil tangkapan yang melimpah, berjalan sesuai rencana. Ratusan masyarakat pesisir menyaksikan prosesi adat pelarungan sesajen.

​H. Adik menyampaikan apresiasi atas konsistensi KUD Mina Fajar Sidik dalam menjaga tradisi ini.

​"Kami hadir di sini untuk membersamai para nelayan, mendengar langsung aspirasi mereka. Ruat Laut ini bukan hanya ritual, tapi juga bukti solidaritas dan gotong royong masyarakat pesisir yang harus dijaga," ujar H. Adik. 

​Tanggapan Bijak Soal Pimpinan Daerah yang "Off"

​Pernyataan H. Adik menjadi fokus ketika ia mengonfirmasi bahwa Bupati dan Gubernur telah diundang namun berhalangan hadir. Ia berusaha memahami padatnya jadwal pimpinan daerah, namun tetap mengingatkan pentingnya perwakilan.

​"Kami mendapat konfirmasi bahwa undangan sudah disampaikan kepada beliau berdua. Tentu, kami memahami kesibukan dan agenda padat dari seorang Bupati dan Gubernur yang harus mengurus kepentingan rakyat di seluruh wilayah," kata H. Adik dengan nada diplomatis.

​Namun, ia menegaskan bahwa ketidakhadiran ini harus menjadi catatan penting. Menurutnya, meskipun berhalangan, kehadiran perwakilan resmi yang memiliki otoritas tinggi sangat dinantikan nelayan.

​"Meskipun beliau berhalangan, seharusnya ini menjadi sinyal penting bagi jajaran pemerintah daerah untuk memastikan perwakilan hadir. Nelayan adalah pilar ekonomi daerah. Kehadiran, dalam bentuk apa pun, menunjukkan kepekaan dan perhatian pemerintah terhadap komunitas yang telah mengundang," tambahnya.

​Fokus Legislatif: Mengawal Kesejahteraan Nelayan

​H. Adik lantas menekankan bahwa fokus harus kembali pada upaya peningkatan kesejahteraan nelayan, terlepas dari isu kehadiran pimpinan daerah.

​"Tugas kami di legislatif adalah memastikan aspirasi nelayan didengar dan diwujudkan. Kami meminta kepada pemerintah daerah untuk lebih proaktif menjalin komunikasi intensif dengan KUD," tegasnya.​

"Isu perizinan, alat tangkap, dan stabilitas harga ikan harus menjadi prioritas utama. Kami, dari Fraksi PDIP, berkomitmen penuh untuk terus mengawal kepentingan nelayan di ranah kebijakan," tutup H. Adik.