Subang – ruangargumen.com | Polemik terkait penerapan Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu atau lebih dikenal dengan program Poe Ibu yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mencapai tingkat desa. Kepala Desa (Kades) Marengmang, Usu Sugiono, angkat bicara mengenai besaran iuran sukarela Rp1.000 per hari yang diimbaukan kepada masyarakat.

​Kades Usu Sugiono menilai bahwa meskipun semangat gotong royong dalam program tersebut patut diapresiasi, penetapan angka iuran yang kaku dapat menimbulkan kesulitan baru bagi warganya.

​"Ai bagusnya mah bagus, tapi yang dipastikan mah sa’ayana wae lah ameh teu tertekan, misalkan mun ayeuna sarebu nya keperluanamah buat warga juga, seperti di dusun kami sudah berjalan pak, tapi tidak 1000 seadanya misalkan 500 nanti kalau malam sekarang nggak diambil sama Ronda jadi 1000 gitu" ujar Kades Usu Sugiono saat ditemui di kantornya,

​Menurut Usu, kondisi ekonomi warga Desa Marengmang sangat beragam. Bagi keluarga yang memiliki pendapatan harian atau tidak menentu, iuran Rp1.000 setiap hari, jika dikalikan sebulan, dapat menjadi beban yang signifikan.

​"Sifatnya memang sukarela dan donasi. Namun, ketika ada imbauan dari atas (Provinsi) dengan nominal yang sudah disebut (Rp1.000), ini secara psikologis bisa dianggap kewajiban oleh warga. Lebih baik jika ini benar-benar diserahkan kepada kerelaan dan kemampuan masing-masing. Bisa jadi hari ini mereka mampu seribu, besok hanya lima ratus, atau lusa tidak memberi. Yang penting ikhlas," tegasnya.

​Usu Sugiono berharap, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat memberikan kelonggaran dan fleksibilitas yang lebih besar dalam pelaksanaan program di tingkat desa. Ia menyarankan agar fokus ditekankan pada semangat kebersamaan dan tolong menolong, bukan pada nominal iuran yang terpatok.

​Program Rereongan Poe Ibu atau seribu rupiah sehari dari KDM sendiri bertujuan untuk mengumpulkan dana sosial dari masyarakat dan ASN yang kemudian akan digunakan untuk membantu warga yang membutuhkan di sektor pendidikan dan kesehatan. Namun, program ini belakangan menuai berbagai kritik dari sejumlah pengamat dan tokoh masyarakat terkait mekanisme dan potensi membebani publik.