SUMEDANG – ruangargumen.com | Pimpinan beserta jajaran Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan agenda strategis berupa pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Tahun Anggaran 2025. Kegiatan pengawasan dan evaluasi ini diselenggarakan secara komprehensif di Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan, kawasan Jatinangor, Kabupaten Sumedang pada Selasa 31 Maret 2026.

Agenda ini menjadi momentum penting untuk meninjau efektivitas program dan serapan anggaran dari berbagai sektor krusial yang menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan LKPJ ini melibatkan mitra kerja perangkat daerah secara lintas sektoral yang membidangi urusan ekonomi, ketahanan pangan, hingga pariwisata.

Dinas-dinas yang turut hadir memaparkan laporannya antara lain Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan. Selain sektor agraris dan kemaritiman, pembahasan juga menyoroti sektor penggerak ekonomi kerakyatan bersama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.

Untuk memastikan keselarasan perencanaan dan tata kelola keuangan, rapat ini turut dikawal oleh Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat.

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Bayu Satya Prawira, menyoroti bahwa evaluasi ini sangat vital untuk memastikan program-program pemerintah provinsi benar-benar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, khususnya di kawasan yang memiliki potensi agraris dan UMKM yang kuat seperti Sumedang, Majalengka, dan Subang. Kolaborasi antar-dinas diharapkan tidak hanya berjalan di atas kertas, tetapi mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang tangguh di tingkat akar rumput.

"Evaluasi kinerja tahun anggaran 2025 ini adalah pijakan kita untuk terus memperbaiki langkah ke depan. Sinergi antara legislatif dan eksekutif harus terus diperkuat. Bersama kita bisa untuk mewujudkan cita-cita Jawa Barat yang lebih sejahtera, maju, dan berkeadilan," tegasnya dalam penutup agenda tersebut.

Magister Hukum Kesehatan UNINUS MMRS Universitas Gajayana RPL MKM Universitas MH Thamrin MMRS Universitas Sangga Buana ARS University