ruangargumen.com | SUBANG – Sabtu (23/05), Keresahan mendalam kini tengah menyelimuti para petani dan warga di wilayah utara Kabupaten Subang. Pasalnya, infrastruktur vital berupa tanggul di wilayah Desa Kotasari, Kecamatan Pusakanagara, mengalami kerusakan parah. Warga kini mempertanyakan komitmen Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) yang terkesan lamban dan lepas tangan terhadap perbaikan tanggul tersebut.

Berdasarkan pantauan dan laporan di lapangan, terdapat tiga titik tanggul yang kondisinya sangat kritis dan berpotensi memicu bencana susulan. Dari ketiga titik tersebut, satu titik tanggul telah dipastikan longsor.

Pihak Pemerintah Desa Kotasari bersama warga mengaku tidak tinggal diam. Mereka telah berkali-kali mencoba mem-follow up dan menagih janji perbaikan. Ironisnya, meski tim dari BBWS tingkat kabupaten sudah pernah turun langsung untuk melakukan pengecekan di lokasi, hingga detik ini tidak ada tindak lanjut fisik maupun kejelasan status perbaikan.

Ancaman Ganda: Kekeringan Massal dan Bencana Banjir

Lambatnya penanganan dari pihak BBWS ini memicu efek domino yang sangat merugikan. Akibat tanggul yang longsor, pasokan air irigasi menjadi terputus total. Buntutnya, setidaknya lima desa yang tersebar di Kecamatan Pusakanagara, Pamanukan, dan Legonkulon kini berada di ambang krisis dan terancam gagal tanam massal pada musim ini.

Lebih mengerikan lagi, warga juga dihantui ancaman bencana hidrometeorologi. Jika musim penghujan tiba tanpa ada perbaikan tanggul yang komprehensif, wilayah Pusakanagara dan sekitarnya dipastikan akan menjadi sasaran empuk banjir bandang luapan sungai.

Ancaman Serius bagi Ketahanan Pangan Jawa Barat

Merespons krisis yang berlarut-larut ini, Bayu Satya Prawira menegaskan akan mengambil langkah eskalasi ke tingkat provinsi. Ia menyatakan akan segera meneruskan informasi dan mendesak Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jawa Barat untuk turun tangan dan memanggil pihak BBWS guna mempercepat perbaikan.

Bayu mengingatkan pemerintah bahwa masalah ini bukan sekadar persoalan teknis satu desa, melainkan ancaman langsung terhadap ketahanan pangan regional.

"Dampaknya akan sangat besar bagi Jawa Barat jika persoalan ini diabaikan. Kita semua tahu, Kabupaten Subang bersama Indramayu dan Majalengka adalah lumbung padi dan penghasil beras terbesar di Jawa Barat. Membiarkan lima desa gagal tanam akibat birokrasi perbaikan tanggul yang lamban sama saja dengan menyabotase ketahanan pangan kita sendiri," tegas Bayu.

Kini, nasib ribuan hektar sawah dan keselamatan warga di tiga kecamatan tersebut sepenuhnya bergantung pada kecepatan respons pemerintah provinsi dan realisasi komitmen dari BBWS. Warga menuntut aksi nyata, bukan sekadar survei tanpa ujung.

Magister Hukum Kesehatan UNINUS MMRS Universitas Gajayana RPL MKM Universitas MH Thamrin MMRS Universitas Sangga Buana ARS University